Koordinasi dengan KCD

Agenda 

1. R3

2. Webinar 

3. Literasi

4. 

Hadir:

Ibu KCD, Lestari, AIp, Rahmat, Firman, KS Haruman, Erni, Me

Ibu KCD:

•  Kondisi KCD memerlukan bantuan dari TPP agar pendidikan di wilayah VI ada geraknya. 
• Agenda Mei: kelulusan jatuh pada tanggal 3 Mei, sehingga harus ada persiapan terkait penilaian, surat kelulusan. 
• Mengingatkan cara menulis ijazah. Kasus sebelumnya ada sekolah yang belum memberikan ijazah pada waktu yang seharusnya. Perlukah pembinaan untuk para penulis ijazah?
• PAT, untuk menuju PAT apa yang harus dilakukan? Cek apakah sekolah sudah membuat soal? Paham membuat soalnya?
• SMA 94, SMK , bagaimana dengan sekolah dengan kualitas layanan di bawah standar? Apa bisa memanfaatkan peran MGMP?
• Tahapan untuk persiapan, siapa saasaran, tanggal pelaksanaan, satu bulan sebelumnya harus sudah siap. SUmber data (rutin) lihat kalender pendidikan.
• Sekolah penggerak, guru penggerak, bagiamana mengawal untuk melihat bagaimana dana, perubahan terlaksana di sekolah.
• Mendeteksi pengawas itu ngapain saja. Adanya diakhir tahun ada laporan. Tolong buatkan aplikasi sederhana yang bisa mendekteksi pengawas. 
• Sekolah menginformasikan ke KCD tentang kegiatan pengawas, kegiatan sekolahnya.
• Diharapkan ada satu unggulan dari KCD. Program Pa Kadis, Silapis (sistem pengaduan ijazah) ada aplikasi pengajuan, tanggal 3 -7 Mei, masa pemberian ijazah. 
• Pikirkan program apa yang bisa membuat semua sekolah terlibat, terlibat, mulai dari pengwas, guru, siswa. Jangan terlalu sulit untuk dilaksanakan, tapi menyenangkan, ada produk
• SMK membangun desa, di KCD lain telah launching. Gebyar launching, ngundang BUpati, camat, direktorat, strateginya seperti apa, siapa yang akan melaksanakan SMK Membangun desa. (Rencana: ditunjuk, SMKN Pasirkuda, SMKN Sukanagara, Karangtengah Cikalongkulon, 5% , SMKN 1 Bojongpicung, SMK AL Jauhariyah, Cijati, SMK Vancanitty, SMK Budi Luhur Sukaluyu, Cijati , SMK Islamiyah Sayang) 
• Tim bekerja di belakang layar untuk mendukung keterlaksanaan program KCD. 
• Menyusun Renja cabang dinas, merupakan kompilasi dari RKT yang disusun setiap sekolah: Renja itulah yang menyebabkan nanti anggaran itu muncul. ada berapa sekolah yang butuh pagar, berapa panjangnya, 
• PPDB, Pergub belum keluar karena diharuskan ada koordinasi terlebih dahulu dengan Kemendagri. Didalam Pergub harus memuat Juknis. Posisinya sekarang 'sedang akan dikomunikasikan dengan kemendikbud. Tidak boleh ada kalimat 'maksimal, minimal', harus pasti. 
• Kamis melakukan vicon dengan MTs. Confused: Pa Budi (Pengawas) akan daya jadikan dari zoomnya, jadi pada saat kirim surat, tolong zoomnya dituliskan. 
• Cek tanggung jawab PPDB dengan Kecamatan mana (your duty)
• Pa Haruman: SMA SMK sudah diblok, tinggal action, sudah semuanya memiliki lapak khusus sekitar 2 minggu lalu. Dilaksanakan serentak.
• Rizal: Buat surat pemberitahuan untuk zoom hari Kamis dengan link bisa diambil di pengampu.
• Ada SLB negeri di Cianjur. Masalah: waktu, tanah, izin, lahan, jika ada, data dulu. 
• Smater: jumlah yang tidak proporsional, Dapodik 197, SMater 991. Solusi: data breakdown per kecamatan. Yang masuk negeri, sekian, ke swasta sekian, nah sisanya ke smater. Tahun ini, PJJ hilang, Kampus 2, Kampus 3 hilang. 
• PTM terbatas dengan AKB. apakah boleh?  Menunggu indikator, KBB apakah sama?

Bapak Haruman:

• TPP dibentuk dengan tujuan untuk membantu teknis untuk keterlaksanaan segala kegiatan di lapangan. Penyusunan kegiatan, OSN, sampai pendanaan. (ini era Pa DEden)
• Pada Era ibu Ester, tidak difungsikan
• Link, untuk SMA dan SMK, SMA diatur Pak Kusmayadi. Peran dari TPP adalah membantu teknis, memberitahu ke sekolah-sekolah hal-hal teknis sesuai kalender pendidikan
• dua hari lalu kedatangn TPUPS kabupaten dalam rangka memastikan tatap muka, mendelegasikan ke TPUKS Kabbupaten, yang bekerjsama dengan dinas kesehatan, mengirimkan indikator untuk TK sampai SMA, jika indikator telah diisi, nanti akan ditinjau oleh mereka, per kecamatan. Kalau layak mendapatkan rekomendasi. 
• Cara penulisan ijazah informasinya sudah sampai ke sekolah-sekolah. Tanggal kelulusan dan yang lainnya telah disebarkan oleh MKKS.
• Menyusun program jangka 
• Sekolah negeri 18, swasta 99 (di KCD 94), sekolah swasta banyak yang kosong bahkan gulung tikar. sekolah terbuka seharusnya masuk ke sekolah swasta. Smater dimanfaatkan oleh beberapa gelintir sekolah tertentu untuk mendapatkan murid banyak. 
• Pesantran salafiah  tidak termasuk APK karena tidak terdaftar di kemdikbud, lulusannya tidak memiliki ijazah. 
• Audit BOS: kebijakan dari dinas provinsi berbenturan dengan kebijakan Irjen. COntoh di nol setiap pencairan, 2) sekolah terbuka, tidak diizinkan insentif untuk honor.  Guru sekolah induk tidak mungkin mengajar. Diakali dimasukkan ke ATK. Begitu dicek, bukti fisik ATK-nya tidak bisa.
• 
  

Pa Rahmat

• US, PAT, TPP sudah memiliki tutor penulisan soal. (7-19 Juni 2021) 
• Sampel soal, apakah memerlukan perbaikan, tidak ada sesuai, jawaban yang dibuat tidak sama, tidak memenuhi syarat HOTS.
• Gambaran perampingan kurikulum 2013,perubahan SKL, KI, KD, di SMA kelas 10 tidak ada peminatan, sama seperti SMP kelas 9. 
• Kurikulum Jabar Masagi, terkait dengan satuan aman bencana, sadar hukum, itu menjadi muatan kurikulum lokal.
• Literasi: berdsarkan kebutuhan siswa, misal IPA, setelah dicek mereka mau melanjutkan kemana, nanti dilanjutkan ke kognitif. SMK, jurusan teknik kendaraan ringan, arahkan ke sana. 
• SMK: perlu disiakan fast track D2, yang bekerjasama dengan Politeknik. 
• Smater, 2019, 37.000 terdaftar (2017), tahun 2019, jumlah siswanya 12.000. Kemana yang lainnya? Menjadi alasan memilih Smater karena ijazahnya sama dengan sekolah induknya. 
• TPP ingin menjalin hubungan dengan TPS sehingga yang dikembangkan di sekolah memiliki rujukan (keunggulan), misalnya akademik,  rujukan olahraga. KTSP tidak lagi salin rekat.
• Sekolah dan guru penggerak: selain 4 di KBB, harapan di tahun mendatang bertambah. 
• Guru menjadi pembuat kurikulum, pemilik kurikulum. Kurikulum berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan konten. 
• Pelatihan vokasi untuk SMK yang melatih adalah industri. 
• BKK SMK (di bawah HUBIN) belum optimal, sebaiknya independen agar banyak peluang yang diperoleh. Bursa Kerja benar-benar mengarahkan lulusan bisa bekerja yang pengelolaannya oleh  individu-individu profesional. 

Pa Aip

• Smater: sejak awal sudah bermasalah, salah satunya dari jumlah awal dan jumlah akhir peserta didik. Ketidakjelasan tujuan membuat Smater berjalan hanya mengacu pada penyerapan APK. 
• Tidak adanya batasan jumlah peserta per sekolah mengakibatkan penerimaan yang tidak terkendali.
• Program Smater sejatinya menjadi pilihan paling akhir. 
• Pemetaan telah dilakukan: mulai dari desa, kecamatan, sehingga dari pemetaan tersebut dapat dipetakan berapa siswa yang seharusnya ke Smater. 
• PPDB reguler untuk pengajuan kuota tidak hanya negeri, yang swasta diminta kuota regulernya ada berapa agar kelihatan yang ke Smater berapa siswa.
• Ada pergeseran pemanfaatan Smater (seharusnya: bekerja), ini malah ingin ke Smater karena mudah prosedurnya. Terus di perusahaan ada aturan yang kontrak kerja, jangan ikut smater.
• Aplikasi daring yang dikembangkan di SMA... sudah bisa mengetahui kegiatan siswa, guru, mendeteksi pengawas ada di mana, jika hendak dimasukkan ke kegiatan pengawas.